IKA FISIP Unri Gelar Deklarasi Pemilu dan Buka Posko Pengaduan Merdeka 

KLIKMX.COM, PEKANBARU - Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Riau (Unri) menggelar Deklarasi "Indonesia darurat keadilan: selamatkan pemilihan Umum 2024", di sekretariat IKA FISIP, Jalan Pakis, Kelurahan Delima, Kecamatan Bina Widya, pada Jumat (2/2/2024).

Ada tiga poin deklarasi yang dibacakan langsung Ketua IKA FISIP Unri Dr Morris Adidi Yogia, didampingi Ketua Harian Rahmat Gusra, Wakil Ketua Jenewar Efendi dan Sekretaris IKA FISIP Unri Deny Rendra.

Deklarasi ini diawali pembukaan Wakil Ketua Jenewar Efendi. Dia menjelaskan, bahwa Deklarasi yang dilakukan ini mewakili kegelisahan sebagian besar masyarakat atas tingkah para elit politik. 

Salah satu yang disinggungnya adalah sikap Presiden Jowo Widodo yang dinilainya tidak mencontohkan etika berpolitik yang baik, baik sebagai pemimpin negara sekaligus penyelenggara negara.

''Presiden (Jokowi, red) kesannya melakukan etika politik yang negatif, bar-bar, terlihat kasat mata oleh seorang Kepala Negara yang seharusnya negarawan, berdiri di tengah seluruh rakyat Indonesia, telah melakukan tindakan yang tidak  beretika," kata Jenewar.

Belum lama ini, lanjut Jenewar, Jokowi juga secara terang-terangan menyatakan cawe-cawe, lalu membagikan bantuan sosial di istana. 

"Aksinya terbarunya dengan menyatakan dukungan kepada salah satu calon di depan publik," ujar Jenewar.

Selanjutnya, Ketua IKA FISIP Unri Dr Morris menyampaikan pendapatnya, bahwa untuk menjamin sebuah Pemilihan Umum yang berintegritas setidaknya diperlukan regulasi yang jelas dan tegas, peserta Pemilu yang taat aturan, penyelenggara yang kompeten, pem,ilih yang cerdas dan birokrasi yang bersih. 

Masyarakat keseluruhan, sebut Dr Morris, juga dipandang perlu memberikan perhatian terhadap kondisi sosial politik yang mana, cara para elit politik meraih suara dirasa sudah mengalami kemunduran dari prinsip etika, prinsip keadilan dan prinsip kejujuran. 

"Menanggapi hal tersebut, Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau menyatakan sikap, pertama mengajak masyarakat Indonesia untuk terlibat memastikan Pemilihan Umum berjalan secara jujur, adil, dan aman dengan berani bersuara lantang dan menolak tegas segala bentuk intimadasi elit-elit politik dan kekuasaan".

Kedua, "Menuntut seluruh pejabat politik, pejabat publik dan penyelenggara negara lainnya yang terlibat sebagai Peserta maupun sebagai Tim Pemenangan untuk mengundurkan diri dari jabatannya". 

Ketiga, "Mendesak penyelenggara Pemilihan Umum, yaitu Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum untuk bersikap tegas terhadap seluruh aturan dan menindak tegas terhadap seluruh pelanggaran". 

"Layaknya sebuah pesta, harusnya Pemilihan Umum harus menyenangkan. Bukan menakutkan!," tegas Ketua IKA FISIP.

Dr Morris juga menyinggung apa yang dilakukan Presiden berimplikasi negatif secara luas. Karena pernyataan dan perbuatannya, para penyelenggara negara hingga ke daerah-daerah.

Dia mencontohkan, baru-baru ini IKA FISIP Unri mendapati beberapa para kepala desa di Riau, secara terang-terangan melakukan deklarasi dukungan terhadap salah satu Capres.

"Peristiwa-peristiwa itulah memperlihatkan mundurnya nilai-nilai demokrasi. Karena seharusnya pesta demokrasi itu bertujuan membahagiakan masyarakat dan bebas dari bentuk intimidasi dan tekanan. Sehingga IKA FISIP Unri menyatakan Indonesia saat ini sedang dalam keadaan darurat demokrasi," ungkap Dr Morris.

Akademisi ini berpendapat, jaminan pemilu itu dikatakan berintegritas yakni diperlukannya regulasi yang jelas dan tegas, peserta Pemilu yang taat aturan, penyelenggara yang kompeten, pemilih yang cerdas dan birokrasi yang bersih.

Semua elemen masyarakat di Indonesia, khususnya di Riau, menurutnya perlu memberi perhatian karena cara elit politik meraih suara sudah mengalami kemunduran dari prinsip etika, prinsip keadilan dan prinsip kejujuran.

"Melalui deklarasi ini, IKA FISIP Unri menyatakan sikap, mengajak masyarakat Indonesia untuk terlibat memastikan Pemilu berjalan secara jujur, adil, dan aman dengan berani bersuara lantang dan menolak tegas segala bentuk intimadasi elit-elit politik dan kekuasaan," ajaknya.

Bagi seluruh pejabat politik, pejabat publik dan penyelenggara negara lainnya yang terlibat sebagai peserta maupun sebagai Tim Pemenangan, Dr Morris meminta untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

"Kami dari IKA FISIP mendesak penyelenggara Pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan KPU, untuk bersikap tegas terhadap seluruh aturan dan menindak tegas terhadap seluruh pelanggaran," tegas Dr Morris.

Ketua Harian FISIP Unri Rahmat Gusra menambahkan, untuk mengungkap kecurangan lainnya, pihaknya telah langsung membuka posko pengaduan Pelanggaran Pemilu 2024. 

"Kami siap mendampingi sekaligus merahasiakan identitas pelapor," tegas Rahmat.

Menurutnya, pengadaan posko pengaduan ini karena banyak aduan yang tidak teregister, ada juga yang ditolak karena disebut tidak cukup bukti.

''Kita melihat banyak aduan tidak teregister, ada juga yang ditolak karena disebut tidak cukup bukti. Kita buka Posko Pengaduan, setiap ada pengaduan akan kita publis ke publik,'' tegas Rahmat.

Cara pelaporan pesan Rahmat, ada dua metode yakni mendatangi langsung Posko Pengaduan Pelanggaran Pemilu 2024 di Sekretariat IKA FISIP Unri di Jalan Pakis, Perumahan Arengka Indah No 7, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Kedua, bisa melaporkannya ke nomor kontak Tim Pengaduan Pemilu IKA FISIP Unri ke nomor telpon 0877 5042 0784. (*)